Belajar dari Kaum Samin

oleh : Nia Atmadianing Meigawati

Sebagaimana kita ketahui di jaman kolonial ada kelompok masyarakat yang tak kecil jumlahnya di wilayah kabupaten Blora dan sekitarnya (sampai Bojonegoro dan Randublatung). Mereka disebut kaum SAMIN karena pengikut KI SAMIN SUROSENTIKO, seorang penduduk di Klapaduwur Blora.

Ki Samin mengajarkan kepada penduduk untuk tidak mempercayai dan tidak menyukai pemerintah kolonial Belanda. Dan sikap ini diungkapkan dan dinyatakan dalam perilaku yang menjauhi kekerasan dan secara damai.

Itulah awalan dari sebuah “Gerakan Kaum Samin”. Yang didalam kenyataan tidak mau bersentuhan dengan kekuasaan kolonial . Sikap ini ternyata ampuh sekali sehingga pemerintah kolonial tidak bisa memaksakan sesuatu kepada mereka seperti kewajiban membayar pajak dan ketentuan ketentuan lain dalam tingkat pemerintahan desa.

Alasan pemerintah untuk memungut pajak adalah juga untuk keperluan mereka sendiri karena dengan uang pajak itu dibangun jalan jalan beraspal, jembatan dan prasaranan umum lainnya, Kaum Samin menjawabnya dengan tidak menginjak jalan aspal dan turun menyeberangi sungai sehingga tidak melalui jembatan.

Dalam keseharian di kalangan mereka sendiri kental sekali dengan nuansa saling Bantu dan saling tolong menolong.
Apa yang sekarang kita sebut keterbukaan dan kebersamaan serta kesataraan baiklah kita belajar dari mereka.

Pada mereka semua itu dilandasi oleh sebuah jati diri yang tidak membolehkan berlaku tidak jujur atau berselingkuh. Dan inilah perekat persatuan di antara mereka.

Maka jika sekarang ini ada yang melakukan semacam “gerakan damai tanpa kekerasan” (peaceful and non violent movement) bukankah sesuatu yang baru buat rakyat Indonesia di mana pemerintah kolonial Belanda sekalipun tidak bisa melarang atau menindaknya dengan kekerasan.

Maka itu ketika Jakarta dilanda musibah banjir akibat kelalaian pemerintah dalam mengurusi pengairan, muncul di kalangan masyarakat pendengar radio Jakarta News FM yang menyarankan agar penduduk tidak membayar pajak PBB dan mungkin yang lain juga sebelum pengurusan pengairan yang tahan banjir dibenahi pemerintah. Jika ini sampai terjadi maka orang menyebutnya sebagai “pembangkangan social” atau civilian disobedient

Gerakan semacam ini bisa menakutkan pemerintah. Paling tidak orang sadar dalam masyarakat luas kita ini sebenarnya hanya terbagi dalam dua golongan saja. Pertama golongan pembayar pajak yang logisnya merasa berhak dan perlu mengontrol sampai di mana uang pajak mereka digunakan secara jujur dalam penggunaan anggaran belanja pemerintah daerah. Golongan kedua, yalah golongan pemakai atau menikmati pajak seperti kaum birokrat dan aparatnya.
Karena itu dampak dari pembangkangan social damai tak bayar pajak, jika bergerak secara sukses , akan membuat korupsi sukar terjadi karena kontrol terhadap pemasukan dan penggunaan anggaran pemerintah daerah oleh kaum pembayar pajak akan menentukan budaya masyarakat dan pemerintah.

Pada akhirnya nanti juga menentukan kejujuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Selain menolak bayar pajak, kaum samin juga menolak menggunakan bahasa Jawa yang bertingkat tingkat, Mereka menggunakan bahasa Jawa ngoko yang memandang relasi antar manusia itu sama kedudukan dan derajatnya,

Sikap ini juga muncul dalam “Peristiwa Tiga Daerah” di penghujung tahun 1965 (Baca Anton Lucas, Peristiwa Tiga Daerah” Revolusi Dalam Revolusi ,PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, cetakan pertama 1989).

Sedangkan sebuah organisasi Gerakan Jawa Dipa di Solo pada medio tahun 1910 20 yang menganjurkan penggunaan bahasa Jawa Ngoko di antara sesama orang Jawa cukup lumayan pengaruhnya di kalangan komunitas komunitas tertentu di kalangan orang Jawa, misalnya di kalangan para guru pendidikan dasar dan tentu di kalangan kaum pergerakan kemerdekaan.

Perlu dicatat memang ada sebagian kecil orang Samin yang berhasil dibujuk oleh aparat kolonial Belanda.

Mereka yang merasa harga dirinya tinggi, tak mau disuruh suruh dn dibodohi oleh aparat kolonial. Oleh karena itu pemerintah kolonial “tidak mewajibkan” orang Samin membayar pajak. Tetapi, dengan low profile, meminta kerelaan mereka untuk menolong/memberikan uang untuk keperluan pemerintah dan keperluan orang banyak. Dan taktik halus Belanda ini Cuma berhasil terhadap sejumlah kecil orang Samin yang berkenan hatinya.

Pada waktu agresi militer kedua (1949) saya pernah berada di kota Blora di rumah tante saya , di mana oom saya berada di pedesan pemukiman kaum Samin sebagai komandan kompi pasukan TNI,

Saya terkejut begitu bangun pagi, di teras depan rumah sering kali ada kelapa, jagung, ketela, sayur mayur dan sebagainya, Yang membawa itu tak memperlihatkan diri. Tante saya senyum, inilah perilaku orang Samin yang mengerti akan keperluan atau kebutuhan orang lain. Menghadapi semua itu, tante segera bergegas pergi ketoko membeli kain, tembakau, kopi dan gula, dan semuanya itu dibungkus dan ditaruh ditempat di mana mereka menempatkan palawija dan sayur mayur.

Pada saat tante saya ketemu mereka, orang Samin itu, entah sepulang dari mana, mereka mengatakan pada tante, “inilah sayur mayur buah kerja kami yang kami berikan pada sesama saudara. Keadaan oom di tempat kami baik baik, bekas luka tembakan di pahanya sudah sembuh”.
Tante saya menjawab, “terima kasih atas pemberiannya dan berita keadaan Oom. Seraya menyodorkan bungkusan kain, tembakau, gula dan kopi, tante berkata “ini juga pemberian saya kepada saudara saudara sebagai sesama saudara”. Lalu mereka bertiga bersalaman dengan tante saya, dan nampak tergesa gesa pulang.

Pada tahun 1955 saya sempat ke Blora pada masa pemilu pertama RI. Oom saya menceriterakan bahwa pemerintah kesulitan meminta orang Samin untuk memilih partai yang disukainya. Orang Samin mengatakan “ Buat apa milih? “”Buat apa nyoblos, saya sudah punya pilihan yang harus saya coblos yaitu SIKEP”. Sikep dalam bahasa Jawa Samin artinya isteri.

Dari apa yang dilakukan orang Samin sejatinya kita bisa menangguk hikmah perilah moral dan etika. Mereka mengajarkan pada kita memberi dan tidak mengambil, saling memberi dan saling menerima.

Kita mengetahui sekarang wilayah Samin ini dari Blora , Cepu sampai Bojonegoro ternyata kaya dengan minyak bumi dan diperkirakan kawasan ini kelak akan menjadi daerah otonomi tingkat kedua yang makmur.

Tetapi dijamin pasti tak akan muncul pikiran separatis, kita bikin “Republik Blora Cepu Bojonegoro” yang kaya makmur, biar saja orang di Pantura dan lain daerah tetangga kita yang miskin sumber alamnya akan tetap miskin. Anggap saja, takdir "distribusi nasib".
Siapa tahu generasi sekarang di sana sempat merenungkan hikmah moral dan etika orang Samin